Di pesisir utara Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, terdapat sebuah kampung yang dikelilingi hamparan hutan mangrove luas. Namanya Kampung Rapamerei, bagian dari Distrik Sawai. Letaknya sekitar 111 kilometer di timur Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau sekitar 100 kilometer di barat laut Kasonaweja, ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya.
Secara geografis, Rapamerei tidak terlalu jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Namun, keterbatasan akses transportasi membuat kampung ini seolah berada di dunia yang berbeda.
Satu-satunya jalur menuju Rapamerei adalah melalui laut dan sungai menggunakan kapal kayu, speedboat, atau longboat. Tidak adanya trayek transportasi reguler menyebabkan mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kapal sewaan dengan biaya yang tidak murah.
Persoalan ini tidak hanya dialami Rapamerei. Kampung-kampung lain di Distrik Sawai seperti Poiway, Bonoi, Sorabi, Anasi, hingga Tamakuri menghadapi kondisi serupa selama puluhan tahun.
“Bukan hanya kampung ini saja. Masyarakat di Poiway, Bonoi, Sorabi, Anasi, dan Tamakuri juga mengalami kesulitan transportasi. Sudah bertahun-tahun kami belum mendapat perhatian yang memadai,” kata Penjabat Kepala Kampung Rapamerei, Maurits Pameinai.
Menurut Maurits, warga yang tidak memiliki speedboat harus bergantung pada belas kasihan pemilik perahu apabila ingin bepergian ke kota.
Biaya Transportasi Sangat Mahal
Rute tercepat menuju Rapamerei masih melalui Serui. Menggunakan speedboat bermesin 40 PK, perjalanan dapat ditempuh sekitar empat hingga lima jam. Sementara kapal kayu membutuhkan waktu 10 hingga 12 jam dalam kondisi cuaca normal.
Karena tidak tersedia angkutan komersial dengan jadwal tetap, masyarakat maupun tamu yang hendak menuju Distrik Sawai biasanya harus mencarter speedboat bermesin ganda dengan biaya sekitar Rp7 juta dari Serui menuju Poiway atau Barapasi. Dari Poiway, perjalanan dilanjutkan menggunakan speedboat lokal menuju Rapamerei dengan tarif sekitar Rp1 juta sekali jalan.
Pilihan menggunakan kapal kayu memang lebih murah untuk mengangkut material dalam jumlah besar, tetapi tetap membutuhkan biaya sewa antara Rp6 juta hingga Rp10 juta.
Maurits menilai biaya transportasi sebenarnya dapat ditekan apabila kapal perintis yang melayani Pelabuhan Kurudu memiliki jadwal pelayaran yang pasti.
“Kami tidak bisa berharap pada kapal perintis. Bahkan masyarakat Kurudu sendiri tidak tahu kapan kapal itu datang. Pemerintah seharusnya memperhatikan persoalan ini,” ujarnya.
Alternatif lain melalui Kasonaweja juga bukan solusi yang mudah. Selain membutuhkan sekitar 600 liter bahan bakar, perjalanan harus melewati muara Sungai Mamberamo dan perairan yang terkenal ganas ketika cuaca buruk.
Poiway Mulai Berbenah
Dalam perjalanan menuju Rapamerei, rombongan sempat singgah di Kampung Poiway, ibu kota Distrik Sawai.
Berbeda dengan kunjungan beberapa waktu sebelumnya, suasana kampung tampak lebih hidup. Material bangunan menumpuk di sekitar pelabuhan, sementara sebuah mobil pikap Toyota baru terlihat mengangkut bahan bangunan menuju lokasi proyek.
Kaur Pembangunan Kampung Poiway, Obeth Iwanggin, menjelaskan kendaraan tersebut didatangkan oleh kontraktor yang mengerjakan pembangunan 16 unit rumah sehat bantuan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
“Mobil ini memudahkan distribusi material sehingga pembangunan rumah bisa selesai sesuai target,” ujarnya.
Masyarakat juga bergotong royong melebarkan jalan kampung menjadi empat meter agar kendaraan dapat melintas dengan lebih mudah.
Selain pembangunan rumah, warga sedang memasang instalasi listrik ke setiap rumah. Sebuah mesin pembangkit listrik yang dibeli melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Respek juga telah tiba dan siap dioperasikan.
“Kalau seluruh rumah sudah tersambung listrik, mesin pembangkit akan segera dihidupkan,” kata Kepala Kampung Poiway, Onesimus Manemi.
Ia mengaku berbagai program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat, mulai dari dana pemberdayaan kampung, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan dasar.
Hutan Mangrove, Lumbung Kehidupan
Dari Poiway, perjalanan menuju Rapamerei ditempuh sekitar 30 menit menggunakan speedboat.
Sepanjang perjalanan, pemandangan didominasi hutan mangrove yang membentang mengikuti alur sungai. Pepohonan bakau tumbuh rapat, membentuk benteng alami yang menutupi hampir seluruh tepian sungai.
Bagi masyarakat Rapamerei, hutan mangrove bukan sekadar bentang alam.
“Inilah rumah makan kami,” kata Kepala Kampung Rapamerei, Oddy Pameinai.
Menurutnya, kawasan mangrove menyediakan hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat, mulai dari ikan, kepiting, udang, kerang, hingga buaya. Di sela-selanya tumbuh pula sagu yang menjadi makanan pokok warga.
“Kalau ingin mencari makan, cukup bawa kail atau jala. Semua tersedia di sini,” ujarnya.
Pembangunan Mulai Terasa
Sesampainya di Rapamerei, rombongan disambut sebuah kapal kayu milik pedagang Bugis-Makassar yang sedang menjual peralatan rumah tangga.
Setelah berbincang dengan warga, perjalanan dilanjutkan ke rumah Kepala Kampung.
Oddy mengatakan masyarakat baru benar-benar merasakan perubahan pembangunan sejak wilayah itu menjadi bagian dari Kabupaten Mamberamo Raya.
Dana pemberdayaan kampung sebesar Rp200 juta per tahun, ditambah program PNPM Mandiri Respek yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 juta setiap tahun, telah mengubah wajah kampung.
Melalui program tersebut, masyarakat berhasil membangun jalan rabat beton sepanjang tiga kilometer, jaringan air bersih, 32 unit jamban keluarga, pengadaan mesin pemotong rumput, pemasangan instalasi listrik, mesin pembangkit listrik, hingga dua unit speedboat bermesin 40 PK.
“Perhatian pemerintah terhadap kampung sudah cukup baik. Yang masih perlu ditingkatkan adalah pelayanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” ujar Oddy.
Rapamerei telah melewati tiga kali perubahan wilayah administrasi, mulai dari Kabupaten Yapen Waropen, kemudian Kabupaten Waropen, hingga akhirnya menjadi bagian dari Kabupaten Mamberamo Raya sejak pemekaran pada 2007.
Bagi masyarakat, perubahan administratif itu bukan sekadar pergantian peta pemerintahan. Mereka mulai merasakan pembangunan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Meski demikian, satu persoalan mendasar masih membayangi kehidupan warga: keterisolasian.
Selama akses transportasi belum terhubung secara memadai, kampung-kampung di pesisir utara Mamberamo Raya akan tetap hidup di antara dua kenyataan—kaya akan sumber daya alam, tetapi mahal untuk menjangkau dunia luar.(alberth yomo)
